PENERIMAAN PEMERINTAH

 

PENERIMAAN PEMERINTAH

Eny Latifah,S.E.Sy.,M.Ak

 

1.      PENGERTIAN PENERIMAAN PEMERINTAH

Penerimaan pemerintah (government revenue) adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh negara dalam suatu periode anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan penyelenggaraan fungsi negara. Dalam konteks Indonesia, penerimaan negara diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah bersama DPR.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan negara adalah semua penerimaan yang masuk ke kas negara yang menambah ekuitas dana pemerintah dalam satu tahun anggaran. Penerimaan ini menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan pemerataan kesejahteraan.

Secara teoritis, dalam perspektif keuangan publik, penerimaan pemerintah merupakan sumber daya yang dihimpun melalui mekanisme pajak dan non-pajak guna membiayai penyediaan barang publik (public goods) dan pelayanan sosial (Musgrave & Musgrave, 1989).

Menurut Mankiw (2019), penerimaan pemerintah terutama berasal dari pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik seperti pertahanan, pendidikan, infrastruktur, dan program sosial.

2.      SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA

Berdasarkan struktur APBN Indonesia, sumber penerimaan negara terdiri dari:

a.      Penerimaan Perpajakan

Meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Masuk dan Cukai;

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi (Stiglitz & Rosengard, 2015).

b.      Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Meliputi: Penerimaan dari sumber daya alam (migas dan nonmigas), Dividen BUMN, Pendapatan layanan pemerintah, Denda dan retribusi, PNBP berperan sebagai pelengkap penerimaan pajak dan sering dipengaruhi oleh kondisi harga komoditas global.

c.       Hibah

Hibah adalah penerimaan negara yang berasal dari dalam atau luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. Biasanya berbentuk bantuan pembangunan atau kerja sama internasional.

Secara hukum, ketentuan mengenai penerimaan negara diatur dalam Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN setiap tahun.

Berikut adalah tabel data penerimaan pemerintah Indonesia selama 5 tahun terakhir (2019–2023) berdasarkan realisasi penerimaan negara, yang mencakup pendapatan total negara yang dihimpun melalui APBN (dalam triliun rupiah):

Tahun Anggaran	Total Penerimaan Negara (Rp triliun)	Keterangan / Sumber
2019	~1.961	Data estimasi dari sumber statistik pemerintah ekonomian (diperkirakan berdasarkan tren historis ekonomi)¹
2020	~1.648	Penurunan akibat dampak pandemi Covid-19¹
2021	~2.011	Pemulihan penerimaan setelah pandemi¹
2022	~2.636	Realisasi total penerimaan meningkat signifikan¹
2023	~2.774	Realisasi total penerimaan mencapai Rp2.774,3 triliun menurut data Kemenkeu/BPS (Direktorat Jenderal Pajak)

Catatan:

Angka untuk periode 2019–2021 di atas merupakan estimasi berdasarkan sumber statistik keuangan publik dan data historis karena publikasi resmi terpusat dari pemerintah (Kementerian Keuangan/BPS) sering disajikan dalam format PDF tahunan atau portal data APBN yang membutuhkan referensi langsung dari dokumen anggaran resmi (notanya secara agregat umumnya dipublikasikan melalui portal data-apbn atau nota keuangan RAPBN) .

Untuk 2023, realisasi pemerintah dikutip langsung dari data statistik publik yang mencatat penerimaan APBN Indonesia sebesar Rp2.774,3 triliun termasuk penerimaan pajak dan non-pajak .

Catatan Penting untuk Data 2024–2025

Data realisasi penerimaan pemerintah untuk 2024 dan 2025 juga tersedia, tetapi biasanya belum final atau masih berupa realisasi sampai akhir tahun tertentu:

2024: Pemerintah mencatat penerimaan negara mencapai Rp2.842,5 triliun, atau meningkat 2,1 % dari tahun sebelumnya.

2025: Target pendapatan negara APBN 2025 ditetapkan sekitar Rp3.005,1 triliun. Realisasi aktual hingga akhir Oktober 2025 mencapai sekitar Rp2.113,3 triliun (data belum tahunan final).

3.      DISTRIBUSI BEBAN PEMERINTAH

Distribusi beban pemerintah (distribution of tax burden) berkaitan dengan siapa yang sebenarnya menanggung beban pajak atau pembiayaan pemerintah dalam masyarakat.

Dalam teori keuangan publik, terdapat beberapa pendekatan distribusi beban:

a.      Prinsip Manfaat (Benefit Principle)

Warga negara membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima dari layanan publik.

b.      Prinsip Kemampuan Membayar (Ability to Pay Principle)

Beban pajak didasarkan pada kemampuan ekonomi individu. Prinsip ini mendasari sistem pajak progresif, di mana kelompok berpendapatan tinggi membayar pajak lebih besar secara proporsional (Mankiw, 2019).

c.       Insidensi Pajak (Tax Incidence)

Menurut Stiglitz & Rosengard (2015), beban pajak tidak selalu ditanggung oleh pihak yang secara hukum diwajibkan membayar pajak, melainkan dapat dialihkan melalui mekanisme harga (misalnya kepada konsumen).

Dalam konteks distribusi pendapatan, kebijakan fiskal pemerintah berperan dalam: Mengurangi ketimpangan, Meningkatkan kesejahteraan sosial, Menyediakan jaring pengaman sosial.

Musgrave & Musgrave (1989) menekankan bahwa fungsi distribusi merupakan salah satu dari tiga fungsi utama pemerintah dalam keuangan publik, selain fungsi alokasi dan stabilisasi.

Tabel Distribusi Beban Pemerintah

Aspek	Prinsip Manfaat (Benefit Principle)	Prinsip Kemampuan Membayar (Ability to Pay Principle)	Insidensi Pajak (Tax Incidence)
Pengertian	Beban pajak dibayar sesuai manfaat yang diterima dari layanan publik	Beban pajak dibayar berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak	Beban pajak ditanggung oleh pihak yang secara ekonomi benar-benar menanggung pajak
Dasar Teori	Konsep keadilan horizontal	Konsep keadilan vertikal	Teori elastisitas permintaan dan penawaran
Tujuan	Keadilan berdasarkan manfaat langsung	Pemerataan dan pengurangan ketimpangan	Mengetahui siapa yang benar-benar menanggung beban pajak
Contoh	Pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan jalan	Pajak Penghasilan (PPh) progresif	Pajak PPN dibebankan ke konsumen melalui harga
Dampak Sosial	Cenderung netral terhadap distribusi pendapatan	Mengurangi kesenjangan ekonomi	Bisa membebani konsumen atau produsen tergantung struktur pasar
Kelebihan	Adil secara manfaat	Lebih adil secara sosial	Memberikan analisis nyata dampak ekonomi
Kelemahan	Sulit mengukur manfaat individu	Bisa menurunkan insentif kerja/investasi	Tidak selalu sama dengan beban hukum pajak