TEORI ALOKASI PENGELUARAN PEMERINTAH

 

TEORI ALOKASI PENGELUARAN PEMERINTAH

Eny Latifah,S.E.Sy.,M.Ak

 

1.      PENGERTIAN PENGELUARAN PEMERINTAH

           Pengeluaran pemerintah adalah seluruh belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan negara, pelayanan publik, pembangunan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat.

           Dalam konteks Indonesia, pengeluaran pemerintah tercermin dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah bersama DPR.

Menurut teori keuangan publik, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk:

a.      Mendorong pertumbuhan ekonomi

b.      Mengurangi pengangguran

c.       Menstabilkan harga

d.     Meningkatkan pemerataan pendapatan

Dasar Hukum di Indonesia

Pengeluaran pemerintah di Indonesia diatur dalam:

a.      Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 (tentang APBN)

b.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah

Secara umum, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi:

1)      Belanja Operasional (Rutin): Pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan. Contoh: Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Biaya listrik kantor kementerian, Pembelian alat tulis kantor

2)      Belanja Modal (Investasi): Pengeluaran untuk pembentukan aset atau infrastruktur yang manfaatnya jangka panjang. Contoh: Pembangunan jalan tol, Pembangunan rumah sakit pemerintah, Pembangunan sekolah negeri

3)      Belanja Transfer: Pengeluaran yang tidak secara langsung menerima barang/jasa sebagai imbalan. Contoh: Dana Desa, Bantuan sosial (Bansos), Subsidi BBM

Contoh Konkret dalam Kehidupan Nyata

a.      Misalnya dalam APBN Indonesia:

(1)   Pemerintah mengeluarkan dana untuk pembangunan jalan di daerah terpencil → termasuk belanja modal.

(2)   Pemerintah membayar gaji guru ASN → termasuk belanja operasional.

(3)   Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin → termasuk belanja transfer.

b.      Tujuan Pengeluaran Pemerintah

(1)   Menyediakan barang publik (jalan, jembatan, pertahanan)

(2)   Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

(3)   Mengurangi ketimpangan ekonomi

(4)   Menjaga stabilitas ekonomi

2.      SUMBER-SUMBER PENGELUARAN PEMERINTAH

Sumber-sumber pengeluaran pemerintah adalah asal dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai seluruh belanja negara. Dalam konteks Indonesia, sumber ini tercantum dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Secara umum, sumber pengeluaran pemerintah berasal dari pendapatan negara dan pembiayaan negara.

a.      Pendapatan Negara: Pendapatan negara merupakan sumber utama untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

1)      Penerimaan Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dasar hukum perpajakan diatur dalam: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

2)      Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP adalah penerimaan pemerintah selain pajak.

Contoh: Pendapatan dari sumber daya alam (minyak, gas, tambang), Biaya administrasi layanan public, Dividen BUMN

3)      Hibah

Hibah adalah bantuan dari negara lain atau lembaga internasional yang tidak perlu dikembalikan.

Contoh: Bantuan Pendidikan, Bantuan penanganan bencana

b.      Pembiayaan Negara

Jika pendapatan negara belum cukup untuk membiayai pengeluaran, pemerintah menggunakan pembiayaan.

1)      Utang Negara

Pemerintah dapat meminjam dana dari dalam atau luar negeri.

Contoh: Penerbitan Surat Utang Negara (SUN), Pinjaman luar negeri dari lembaga internasional

2)      Obligasi Negara

Pemerintah menerbitkan surat berharga untuk dibeli masyarakat atau investor.

Contoh: Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Negara.

3)      Pembiayaan Lainnya

(a)   Penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah sisa lebih realisasi penerimaan atas pengeluaran anggaran dalam satu periode tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan kembali untuk membiayai APBN tahun berikutnya.

SAL biasanya muncul karena:

(1)   Realisasi pendapatan lebih besar dari target

(2)   Realisasi belanja lebih kecil dari anggaran

(3)   Efisiensi anggaran

Dasar pengelolaan keuangan negara diatur dalam: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Fungsi SAL: Menutup defisit anggaran, Menjaga stabilitas fiscal, Mengurangi kebutuhan utang baru.

Contoh: Jika pada tahun 2024 pemerintah memiliki sisa anggaran Rp10 triliun karena belanja tidak terserap penuh, maka pada tahun 2025 dana tersebut dapat digunakan untuk: Membiayai pembangunan infrastruktur, Menutup kekurangan anggaran tanpa harus menambah utang.

(b)  Penjualan aset negara

Penjualan aset negara adalah pelepasan sebagian atau seluruh kepemilikan pemerintah atas aset tertentu untuk memperoleh dana pembiayaan.

Aset negara dapat berupa: Tanah dan bangunan milik negara. Saham pemerintah pada BUMN. Aset fisik lainnya.

Tujuan Penjualan Aset: Mendapatkan dana segar untuk pembiayaan, Meningkatkan efisiensi pengelolaan asset, Restrukturisasi BUMN.

Contoh: Pemerintah menjual sebagian saham perusahaan BUMN kepada publik. Pemerintah melepas aset tanah yang tidak produktif untuk pembangunan kawasan ekonomi.

3.      HUKUM WAGNER

Hukum Wagner (Wagner’s Law) adalah teori dalam keuangan publik yang menyatakan bahwa semakin berkembang dan maju suatu negara, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintahnya.

Teori ini dikemukakan oleh ekonom Jerman: Adolph Wagner pada akhir abad ke-19.

Isi Pokok Hukum Wagner: “Wagner berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan: Meningkatnya aktivitas pemerintahan, Bertambahnya kebutuhan pelayanan public, Meningkatnya peran negara dalam ekonomi dan sosial” Artinya, ketika pendapatan per kapita masyarakat naik, pengeluaran pemerintah akan meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Rumus Sederhana Hukum Wagner

Secara konsep dapat digambarkan: Jika Y (Pendapatan Nasional) ↑ Maka G (Pengeluaran Pemerintah) ↑ lebih cepat Sehingga rasio: G/Y → meningkat dalam jangka Panjang. Alasan Mengapa Pengeluaran Meningkat, Menurut Wagner, peningkatan pengeluaran terjadi karena:

1)      Fungsi Administrasi dan Pertahanan: Negara berkembang membutuhkan birokrasi dan keamanan yang lebih kompleks.

2)      Fungsi Sosial: Meningkatnya tuntutan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

3)      Fungsi Ekonomi: Pemerintah ikut serta dalam pembangunan infrastruktur dan regulasi ekonomi.

Contoh Penerapan:

Misalnya di Indonesia: Ketika ekonomi tumbuh, pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan. Pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.

Negara maju seperti: Jerman, Jepang memiliki pengeluaran pemerintah yang besar karena kebutuhan pelayanan publik yang kompleks.

Kelebihan dan Kelemahan Hukum Wagner

Kelebihan	Kelemahan
Menjelaskan tren jangka panjang pengeluaran pemerintah	Tidak selalu berlaku di semua negara
Relevan untuk negara berkembang	Mengabaikan faktor politik dan krisis ekonomi

Perbedaan dengan Teori Keynes. Berbeda dengan teori dari: John Maynard Keynes. Wagner: Pengeluaran meningkat karena pertumbuhan ekonomi. Keynes: Pengeluaran pemerintah digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hukum Wagner menyatakan bahwa semakin maju suatu negara, semakin besar peran dan pengeluaran pemerintah dalam perekonomian. Teori ini menjelaskan hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan belanja negara.

4.      TEORI PEACOCK DAN WISEMAN

Teori Peacock dan Wiseman adalah teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah tidak terjadi secara bertahap terus-menerus, tetapi melonjak pada saat terjadi peristiwa besar (krisis).

Teori ini dikemukakan oleh: Alan T. Peacock dan Jack Wiseman dalam penelitian mereka tentang perkembangan pengeluaran pemerintah di Inggris.

Inti Teori: Displacement Effect (Efek Pergeseran) yaitu Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa dalam kondisi normal, masyarakat cenderung menolak kenaikan pajak. Namun ketika terjadi krisis besar seperti: Perang, Krisis ekonomi, Bencana nasional: masyarakat akan menerima kenaikan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Setelah krisis berakhir, tingkat pengeluaran pemerintah tidak kembali ke level semula, tetapi tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi. Inilah yang disebut displacement effect.

Mekanisme Teori

a.      Kondisi Normal: Pengeluaran pemerintah meningkat secara perlahan.

b.      Terjadi Krisis: Pengeluaran melonjak drastis (misalnya untuk perang atau bantuan sosial).

c.       Pasca Krisis: Pengeluaran tidak turun ke titik awal, tetapi stabil pada level yang lebih tinggi.

5.      PENENTUAN TINGKAT PENGELUARAN PEMERINTAH

Penentuan tingkat pengeluaran pemerintah adalah proses menetapkan seberapa besar belanja negara yang akan dilakukan dalam satu periode anggaran (biasanya satu tahun) berdasarkan kebutuhan pembangunan, kondisi ekonomi, serta kemampuan keuangan negara.

Di Indonesia, penentuan ini tercermin dalam:

a.      Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 (tentang APBN) dan diatur lebih lanjut dalam:

b.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Faktor-Faktor yang Menentukan Tingkat Pengeluaran Pemerintah”

1)      Kondisi Ekonomi:

a)      Saat resesi → pengeluaran ditingkatkan (stimulus).

b)     Saat ekonomi stabil → pengeluaran lebih terkendali.

Contoh: peningkatan belanja bantuan sosial saat ekonomi melemah.

2)      Target Pembangunan Nasional

Program prioritas seperti: Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan.

Semakin besar target pembangunan, semakin besar anggaran yang dibutuhkan.

3)      Kemampuan Pendapatan Negara

Pengeluaran harus disesuaikan dengan: Penerimaan pajak, PNBP, Pembiayaan (utang). Jika pendapatan rendah, pengeluaran bisa dikurangi atau ditutup dengan utang.

4)      Kebijakan Fiskal Pemerintah

Menurut teori dari:

John Maynard Keynes: Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

5)      Stabilitas Politik dan Sosial:

a.      Tahun pemilu → biasanya belanja sosial meningkat.

b.      Krisis sosial/bencana → anggaran darurat bertambah.

Pendekatan dalam Menentukan Pengeluaran

(1)   Pendekatan Anggaran Berimbang

Pengeluaran = Pendapatan

(2)   Pendekatan Defisit Anggaran

Pengeluaran > Pendapatan (ditutup dengan utang)

(3)   Pendekatan Surplus Anggaran

Pendapatan > Pengeluaran

Contoh Sederhana Perhitungan

Misalnya:

Pendapatan Negara = Rp 2.500 triliun

Target Belanja = Rp 2.800 triliun

Defisit = Rp 300 triliun

→ Ditutup dengan penerbitan obligasi atau pinjaman.

Tujuan Penentuan Tingkat Pengeluaran: Menjaga stabilitas ekonomi. Mendorong pertumbuhan, Mengurangi ketimpangan, Mengendalikan inflasi, Menjamin keberlanjutan fiscal.