AUDIT KEPATUHAN SYARIAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

 

AUDIT KEPATUHAN SYARIAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh: Eny Latifah,S.E.Sy.,M.Ak

 

 

A.     PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

Prinsip syariah dalam lembaga keuangan bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan ijtihad ulama melalui fiqh muamalah. Secara operasional, prinsip tersebut dirumuskan oleh otoritas seperti Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan lembaga internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

1.       Larangan Riba

Riba adalah tambahan yang disyaratkan atas pokok utang tanpa transaksi riil. Dalam praktik konvensional, bunga kredit termasuk riba. Dalam sistem syariah, pembiayaan menggunakan akad berbasis jual beli (murabahah), sewa (ijarah), atau bagi hasil (mudharabah/musyarakah).

Contoh: Sebuah bank syariah membiayai pembelian mesin industri senilai Rp5 miliar melalui akad murabahah. Bank membeli mesin dari pemasok, lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan 10% yang disepakati di awal. Harga jual menjadi Rp5,5 miliar, dicicil 3 tahun. Margin bukan bunga, melainkan keuntungan dari transaksi jual beli yang jelas objek dan harganya (Antonio, 2011).

2.       Larangan Gharar

Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan dalam kontrak. Misalnya menjual barang yang belum jelas spesifikasinya atau belum dimiliki.

Contoh: asuransi syariah (takaful) mengganti model spekulatif dengan akad tabarru’ (hibah), sehingga peserta saling menanggung risiko secara kolektif (Iqbal & Mirakhor, 2011).

3.       Larangan Maysir

Maysir adalah spekulasi atau perjudian. Transaksi derivatif spekulatif tanpa underlying asset nyata termasuk kategori ini.

4.       Prinsip Keadilan (‘Adl) dan Keseimbangan (Tawazun)

Keuntungan dan risiko harus proporsional. Dalam mudharabah, jika usaha rugi karena risiko bisnis normal, pemilik modal menanggung kerugian finansial, sedangkan pengelola menanggung kerugian tenaga dan waktu.

5.       Prinsip Maslahah dan Maqasid al-Shariah

Tujuan syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya lembaga keuangan tidak boleh mendanai industri yang merusak (misalnya alkohol atau perjudian).

Menurut Chapra (2000), sistem keuangan Islam bertujuan menciptakan stabilitas, distribusi kekayaan yang adil, dan keadilan sosial.

B.      AUDIT KEPATUHAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

Audit kepatuhan syariah adalah proses sistematis untuk memastikan seluruh kegiatan operasional, produk, dan laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Struktur pengawasan biasanya melibatkan:

1)      Dewan Pengawas Syariah (DPS)

2)      Unit kepatuhan syariah internal

3)      Auditor internal dan eksternal

4)      AAOIFI mengembangkan standar audit syariah yang menjadi rujukan internasional (AAOIFI, 2020).

Tahapan Audit Kepatuhan Syariah

1)      Perencanaan Audit: Auditor mengidentifikasi risiko syariah, misalnya potensi pencampuran dana halal dan non-halal.

2)      Pengujian Kepatuhan Kontrak: Misalnya pada pembiayaan murabahah:

a.       Apakah bank benar-benar membeli barang sebelum menjualnya?

b.      Apakah margin ditentukan di awal dan tidak berubah sepihak?

c.       Apakah barang sudah berpindah kepemilikan secara sah?

3)      Pemeriksaan Distribusi Bagi Hasil: Pada mudharabah, auditor memeriksa apakah pembagian laba sesuai nisbah yang disepakati, bukan persentase tetap seperti bunga.

Pelaporan dan Rekomendasi

Jika ditemukan pelanggaran, misalnya denda keterlambatan dimasukkan sebagai pendapatan bank (padahal seharusnya dana sosial), maka auditor merekomendasikan koreksi.

Contoh kompleks: Sebuah bank syariah menerapkan denda keterlambatan pembayaran. Dalam audit ditemukan bahwa denda tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Ini melanggar prinsip syariah karena denda harus disalurkan sebagai dana kebajikan. Auditor meminta reklasifikasi dan penyesuaian laporan keuangan (Karim, 2014).

C.      EVALUASI KEPATUHAN SYARIAH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Evaluasi kepatuhan syariah lebih luas daripada audit. Audit bersifat periodik dan formal; evaluasi mencakup monitoring berkelanjutan dan penilaian efektivitas sistem pengendalian syariah.

1.       Kerangka Evaluasi

Evaluasi mencakup:

a.       Desain produk (product structuring)

b.      Implementasi akad

c.       Pengelolaan risiko syariah

d.      Transparansi laporan

Menurut IFSB (Islamic Financial Services Board), risiko syariah dapat berdampak reputasional dan sistemik (IFSB, 2019).

2.       Metode Evaluasi

a.       Sharia Compliance Review

Dilakukan oleh unit internal untuk memeriksa kesesuaian operasional harian.

b.      Sharia Audit

Dilakukan secara independen.

c.       Sharia Governance Assessment

Menilai efektivitas DPS dan struktur tata kelola.

Contoh Evaluasi Kompleks: Kasus: Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) untuk properti.

Skema:

a.       Bank dan nasabah membeli rumah bersama.

b.      Kepemilikan bank berkurang secara bertahap seiring cicilan nasabah.

c.       Nasabah membayar sewa atas porsi milik bank.

d.      Evaluasi dilakukan pada:

1)      Apakah akad musyarakah dan ijarah dipisahkan secara jelas?

2)      Apakah nilai sewa disesuaikan dengan porsi kepemilikan aktual?

3)      Apakah terdapat klausul penalti yang bertentangan dengan syariah?

Jika ditemukan bahwa sewa tidak pernah direvisi meskipun porsi kepemilikan bank turun, maka terdapat ketidaksesuaian prinsip keadilan.