AUDIT LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh: Eny Latifah,S.E.Sy.,M.Ak

 

 

A.     PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

Penyusunan laporan keuangan dalam lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan proses sistematis untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Laporan keuangan LKS tidak hanya bertujuan memberikan informasi ekonomi kepada pemangku kepentingan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir (Antonio, 2001).

Di Indonesia, penyusunan laporan keuangan LKS mengacu pada standar yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, khususnya PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

1.       Landasan Konseptual Laporan Keuangan Syariah. Secara konseptual, laporan keuangan syariah didasarkan pada:

a.       Akuntabilitas (Accountability)

LKS bertanggung jawab kepada pemilik dana (shahibul maal), masyarakat, dan Allah SWT.

b.      Keadilan (Justice)

Penyajian informasi harus adil dan tidak menyesatkan.

c.       Transparansi (Transparency)

Informasi harus jelas dan dapat dipahami.

d.      Maqasid al-Shariah

Tujuan syariah seperti menjaga harta (hifz al-mal) dan keadilan ekonomi (Dusuki & Abdullah, 2007).

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), laporan keuangan lembaga keuangan Islam harus memberikan informasi tentang kepatuhan syariah serta pengelolaan dana investasi berbasis bagi hasil (AAOIFI, 2017).

2.       Komponen Laporan Keuangan LKS

Berdasarkan PSAK 101, laporan keuangan LKS terdiri dari:

a.       Laporan Posisi Keuangan

Menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas. Perbedaan dengan bank konvensional terletak pada akun seperti: Pembiayaan murabahah, Pembiayaan mudharabah dan musyarakah, Dana syirkah temporer.

Contoh:

LAPORAN POSISI KEUANGAN   PT Bank Syariah XYZ Per 31 Desember 20XX (Dalam jutaan rupiah)
Keterangan	Jumlah (Rp Juta)
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas	5.000
Penempatan pada Bank Indonesia	8.000
Penempatan pada Bank Lain	6.500
Piutang Murabahah	15.000
Pembiayaan Mudharabah	10.000
Pembiayaan Musyarakah	12.000
Aset Ijarah	3.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	(2.000)
Jumlah Aset Lancar	57.500
Aset Tidak Lancar
Aset Tetap (Neto)	4.500
Aset Tak Berwujud	1.000
Aset Pajak Tangguhan	800
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.300
TOTAL ASET	63.800

 

b.      Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

Menunjukkan hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil dan margin jual beli, bukan bunga.

Contoh:

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN   PT Bank Syariah XYZ Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX (Dalam jutaan rupiah)
Keterangan	Jumlah (Rp Juta)
Pendapatan Usaha
Pendapatan Margin Murabahah	7.500
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	4.000
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	3.500
Pendapatan Ijarah	1.500
Pendapatan Operasional Lainnya	1.000
Jumlah Pendapatan Usaha	17.500
Beban Usaha
Beban Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(6.000)
Beban Tenaga Kerja	(3.000)
Beban Administrasi dan Umum	(1.500)
Beban Penyusutan Aset Tetap	(800)
Beban Cadangan Kerugian Pembiayaan	(1.200)
Jumlah Beban Usaha	(12.500)
Laba Operasional	5.000
Pendapatan Non-Operasional	500
Beban Non-Operasional	(300)
Jumlah Neto Non-Operasional	200
Laba Sebelum Pajak	5.200
Beban Pajak	(900)
Laba Bersih Tahun Berjalan	4.300
Penghasilan Komprehensif Lain
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	300
Kerugian Aktuarial	(100)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	200
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	4.500

 

c.       Laporan Perubahan Ekuitas

Menggambarkan perubahan modal pemilik dan saldo laba.

Contoh:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS   PT Bank Syariah XYZ Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX (Dalam jutaan rupiah)
Keterangan	Modal Disetor	Saldo Laba	Total Ekuitas
Saldo per 1 Januari 20XX	10.000	3.000	13.000
Laba Bersih Tahun Berjalan	–	4.300	4.300
Penghasilan Komprehensif Lain	–	200	200
Dividen	–	(3.200)	(3.200)
Saldo per 31 Desember 20XX	10.000	4.300	14.300

 

d.      Laporan Arus Kas

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Contoh:

LAPORAN ARUS KAS   PT Bank Syariah XYZ Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX (Dalam jutaan rupiah)
Keterangan	Jumlah (Rp Juta)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan Margin Murabahah	7.200
Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah & Musyarakah	6.800
Penerimaan Pendapatan Ijarah	1.400
Pembayaran Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(5.800)
Pembayaran Beban Operasional	(4.200)
Pembayaran Pajak	(900)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	4.500
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penyaluran Pembiayaan	(10.000)
Penerimaan Pelunasan Pembiayaan	8.000
Pembelian Aset Tetap	(1.500)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(3.500)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan Setoran Modal	–
Penerimaan Dana Syirkah Temporer	12.000
Penarikan Dana Syirkah Temporer	(8.000)
Pembayaran Dividen	(3.200)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	800
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	1.800
Saldo Kas Awal Tahun	3.200
Saldo Kas Akhir Tahun	5.000

 

e.       Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Menggambarkan pengelolaan dana zakat yang diterima dan disalurkan.

Contoh:

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT   PT Bank Syariah XYZ Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX (Dalam jutaan rupiah)
Keterangan	Jumlah (Rp Juta)
Sumber Dana Zakat
Zakat dari Entitas (Zakat Perusahaan)	1.200
Zakat dari Karyawan	500
Zakat dari Nasabah	800
Jumlah Sumber Dana Zakat	2.500
Penggunaan Dana Zakat
Penyaluran kepada Fakir	600
Penyaluran kepada Miskin	700
Penyaluran kepada Amil	200
Penyaluran kepada Muallaf	150
Penyaluran kepada Gharimin	300
Penyaluran kepada Fisabilillah	350
Penyaluran kepada Ibnu Sabil	100
Jumlah Penggunaan Dana Zakat	2.400
Surplus (Defisit) Dana Zakat Tahun Berjalan	100
Saldo Awal Dana Zakat	300
Saldo Akhir Dana Zakat	400

 

f.        Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Melaporkan dana non-halal atau dana sosial yang harus disalurkan sesuai prinsip syariah.

Contoh:

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN   PT Bank Syariah XYZ Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX (Dalam jutaan rupiah)
Keterangan	Jumlah (Rp Juta)
Sumber Dana Kebajikan
Dana Non-Halal (misalnya denda keterlambatan)	250
Pendapatan Jasa Giro (non-halal)	150
Sumbangan/Infak	300
Pengembalian Qardhul Hasan	200
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	900
Penggunaan Dana Kebajikan
Penyaluran Qardhul Hasan	400
Bantuan Sosial & Kemanusiaan	250
Bantuan Pendidikan	100
Bantuan Kesehatan	80
Biaya Pengelolaan Dana Kebajikan	50
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	880
Surplus (Defisit) Dana Kebajikan Tahun Berjalan	20
Saldo Awal Dana Kebajikan	180
Saldo Akhir Dana Kebajikan	200

 

Menurut Iqbal dan Molyneux (2005), keberadaan laporan zakat dan dana kebajikan menjadi pembeda utama antara pelaporan keuangan syariah dan konvensional.

Prinsip Penyusunan Laporan Keuangan Syariah. Beberapa prinsip utama dalam penyusunan laporan keuangan LKS meliputi:

(1)    Basis Akrual

Pengakuan pendapatan dan beban dilakukan saat terjadi transaksi, kecuali untuk bagi hasil tertentu.

(2)    Substance Over Form

Transaksi dicatat sesuai substansi ekonomi dan prinsip syariah.

(3)    Konsistensi dan Komparabilitas

Penyajian harus konsisten agar dapat dibandingkan antarperiode.

(4)    Kepatuhan Syariah

Setiap transaksi harus sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Menurut Khan dan Ahmed (2001), transparansi laporan keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dalam sistem keuangan Islam.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan dalam LKS meliputi:

a.       Pencatatan transaksi berbasis akad syariah (murabahah, musyarakah, ijarah, dll.).

b.      Pengklasifikasian akun sesuai PSAK Syariah.

c.       Penyesuaian akhir periode (adjusting entries).

d.      Penyusunan laporan keuangan utama dan laporan tambahan (zakat & kebajikan).

e.       Review oleh auditor internal dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

f.        Audit eksternal sebelum publikasi laporan.

g.      Pengawasan Dewan Pengawas Syariah menjadi elemen penting dalam memastikan laporan tidak hanya sesuai standar akuntansi tetapi juga sesuai prinsip syariah (AAOIFI, 2017).

 Tantangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan LKS

(1)    Kompleksitas akad syariah yang beragam.

(2)    Perbedaan interpretasi standar syariah antarnegara.

(3)    Keterbatasan SDM yang memahami akuntansi dan fiqh muamalah.

(4)    Harmonisasi standar nasional dengan standar internasional (AAOIFI).

Namun demikian, penerapan standar akuntansi syariah yang konsisten meningkatkan kredibilitas dan daya saing LKS di tingkat global.

B.      AUDIT LAPORAN KEUANGAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

Audit laporan keuangan dalam lembaga keuangan syariah (LKS) adalah proses pemeriksaan independen atas laporan keuangan untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Audit ini tidak hanya menilai aspek kewajaran angka-angka keuangan, tetapi juga memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam (Khan & Ahmed, 2001).

Di Indonesia, audit laporan keuangan LKS mengacu pada standar yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK Syariah) dan standar auditing yang berlaku secara umum, serta memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Secara internasional, pedoman audit syariah juga dikembangkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

Tujuan Audit Laporan Keuangan LKS. Audit laporan keuangan pada LKS bertujuan untuk:

a.       Memberikan opini independen atas kewajaran laporan keuangan.

b.      Menilai kesesuaian penyusunan laporan dengan PSAK Syariah.

c.       Memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance).

d.      Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemilik dana (shahibul maal) dan pemangku kepentingan.

e.       Mengurangi risiko salah saji material akibat kesalahan (error) atau kecurangan (fraud).

Menurut Iqbal dan Molyneux (2005), audit pada lembaga keuangan syariah memiliki dimensi tambahan berupa kepatuhan syariah yang tidak ditemukan dalam lembaga konvensional.

Ruang Lingkup Audit LKS. Ruang lingkup audit laporan keuangan LKS meliputi:

1)      Pemeriksaan Laporan Keuangan Utama.

a)      Laporan Posisi Keuangan

b)      Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

c)       Laporan Perubahan Ekuitas

d)     Laporan Arus Kas

2)      Pemeriksaan Laporan Tambahan Syariah

a)      Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

b)      Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

c)       Penyajian Dana Syirkah Temporer

Auditor harus memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan penyajian pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah sesuai dengan standar akuntansi syariah (AAOIFI, 2017).

3)      Proses Audit Laporan Keuangan LKS. Proses audit umumnya meliputi beberapa tahap:

a)      Perencanaan Audit: Auditor memahami karakteristik LKS, sistem pengendalian internal, jenis akad yang digunakan, serta risiko inheren dan risiko pengendalian.

b)      Pengujian Pengendalian (Test of Control): Menilai efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap prosedur syariah dan segregasi tugas.

c)       Pengujian Substantif: Konfirmasi piutang pembiayaan

d)     Pengujian cadangan kerugian pembiayaan (CKPN): Pengujian distribusi bagi hasil dana syirkah temporer

e)      Verifikasi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan

4)      Evaluasi Kepatuhan Syariah

Dalam LKS terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melakukan review kepatuhan syariah. Auditor eksternal mempertimbangkan hasil review tersebut dalam proses audit (Haron & Shanmugam, 2003).

5)      Penyusunan Laporan Auditor. Auditor menyampaikan opini, seperti:

a.       Wajar tanpa pengecualian

b.      Wajar dengan pengecualian

c.       Tidak wajar

d.      Tidak memberikan opini

Karakteristik Khusus Audit LKS. Beberapa karakteristik audit laporan keuangan pada LKS antara lain:

(1)    Adanya audit kepatuhan syariah (Shariah audit).

(2)    Pemisahan dana syirkah temporer dari liabilitas.

(3)    Pengujian distribusi bagi hasil sebagai pengganti bunga.

(4)    Pemeriksaan dana sosial (zakat & kebajikan).

(5)    Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Menurut Dusuki (2008), transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga keuangan syariah menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan legitimasi syariah.

 

Tantangan Audit LKS. Beberapa tantangan yang dihadapi auditor dalam LKS meliputi:

a.       Kompleksitas akad syariah yang beragam.

b.      Perbedaan interpretasi fatwa syariah.

c.       Keterbatasan auditor yang memahami fiqh muamalah.

d.      Harmonisasi standar nasional dan internasional.

Oleh karena itu, auditor LKS dituntut memiliki kompetensi ganda: keahlian akuntansi dan pemahaman prinsip syariah.

 

Pentingnya Audit Laporan Keuangan LKS. Audit laporan keuangan berperan dalam:

a.       Menjamin kredibilitas laporan keuangan.

b.      Meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah.

c.       Memastikan tata kelola (good corporate governance) berjalan efektif.

d.      Mendukung stabilitas sistem keuangan syariah.

Dengan demikian, audit laporan keuangan dalam LKS bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan syariah.

C.     EVALUSI LAPORAN KEUANGAN DALAM AUDIT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Evaluasi laporan keuangan dalam audit lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan proses sistematis untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi syariah serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek materialitas dan risiko salah saji, tetapi juga kesesuaian akad dan transaksi dengan fatwa syariah yang berlaku (AAOIFI, 2017).

Di Indonesia, evaluasi laporan keuangan LKS mengacu pada PSAK Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, serta standar audit yang berlaku umum. Secara internasional, pedoman akuntansi dan audit syariah dikembangkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

Tujuan Evaluasi Laporan Keuangan LKS. Evaluasi dilakukan untuk:

a.       Menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai PSAK Syariah.

b.      Mengidentifikasi salah saji material (material misstatement).

c.       Memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance).

d.      Menilai efektivitas pengendalian internal.

e.       Memberikan dasar bagi auditor dalam menyusun opini audit.

Menurut Arens et al. (2017), evaluasi laporan keuangan merupakan tahap akhir audit yang menentukan apakah bukti audit yang diperoleh telah cukup dan tepat untuk mendukung opini auditor.

Aspek yang Dievaluasi dalam LKS

a.       Kesesuaian dengan PSAK Syariah

Auditor mengevaluasi apakah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan standar akuntansi syariah, seperti perlakuan atas:

(1)    Pembiayaan murabahah

(2)    Akad mudharabah dan musyarakah

(3)    Ijarah

(4)    Dana syirkah temporer

b.      Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Evaluasi mencakup kesesuaian transaksi dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip fiqh muamalah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Khan & Ahmed, 2001).

c.       Evaluasi Laporan Tambahan Syariah. LKS menyajikan laporan tambahan seperti:

1)      Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

2)      Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Auditor menilai apakah dana sosial tersebut dikelola dan dilaporkan secara transparan serta sesuai dengan tujuan syariah.

d.      Evaluasi Distribusi Bagi Hasil

Dalam LKS, sistem bagi hasil menggantikan bunga. Auditor harus mengevaluasi metode perhitungan nisbah dan distribusi hasil kepada pemilik dana (Iqbal & Molyneux, 2005).

Prosedur Evaluasi dalam Audit LKS. Evaluasi laporan keuangan dilakukan melalui beberapa tahapan:

1)      Evaluasi Bukti Audit: Auditor menilai kecukupan (sufficiency) dan ketepatan (appropriateness) bukti audit.

2)      Evaluasi Salah Saji:

a.       Salah saji factual.

b.      Salah saji estimasi

c.       Salah saji proyeksi

Auditor menentukan apakah salah saji tersebut material secara individu atau agregat.

3)      Evaluasi Going Concern

Auditor menilai kemampuan LKS untuk mempertahankan kelangsungan usaha, termasuk risiko pembiayaan bermasalah.

4)      Evaluasi Pengungkapan

Pengungkapan (disclosure) harus mencerminkan transparansi, termasuk risiko pembiayaan, kebijakan akuntansi, dan informasi akad syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam LKS terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan kepatuhan syariah. Auditor mempertimbangkan laporan dan opini DPS dalam proses evaluasi laporan keuangan (Haron & Shanmugam, 2003).

Kolaborasi antara auditor eksternal dan DPS menjadi ciri khas evaluasi laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah.

Tantangan Evaluasi Laporan Keuangan LKS. Beberapa tantangan dalam evaluasi laporan keuangan LKS antara lain:

a.       Kompleksitas akad dan variasi produk syariah.

b.      Interpretasi fatwa yang berbeda.

c.       Keterbatasan auditor dalam memahami fiqh muamalah.

d.      Harmonisasi standar nasional dan internasional. Dusuki (2008) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah sangat penting untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.

Evaluasi laporan keuangan dalam audit lembaga keuangan syariah merupakan proses komprehensif yang mencakup aspek teknis akuntansi dan kepatuhan syariah. Auditor tidak hanya menilai kewajaran laporan secara finansial, tetapi juga memastikan bahwa seluruh transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, auditor LKS dituntut memiliki kompetensi profesional dalam akuntansi dan pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah.