ANALISA PAJAK

Eny Latifah,S.E.Sy.,M.Ak

 

 

1.      ANALISA PAJAK PENGHASILAN (PPh)

a.      Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Di Indonesia, PPh diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara.

Secara teori, pajak penghasilan merupakan instrumen redistribusi dan stabilisasi dalam kebijakan fiskal (Economics).

b.      Karakteristik Pajak Penghasilan

Aspek	Penjelasan
Subjek Pajak	Orang pribadi dan badan
Objek Pajak	Penghasilan (gaji, laba usaha, bunga, dividen, dll.)
Tarif	Progresif untuk orang pribadi
Sistem Pemungutan	Self-assessment
Periode	Tahunan (dengan angsuran bulanan)

 

 

c.       Analisa Fungsi PPh

1)      Fungsi Budgeter: PPh berkontribusi besar terhadap penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.

2)      Fungsi Redistribusi: Tarif progresif membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

3)      Fungsi Stabilisasi: PPh dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori mikroekonomi, pajak penghasilan dapat memengaruhi keputusan kerja dan investasi karena mengurangi pendapatan disposabel (Microeconomics).

d.     Kelebihan dan Kelemahan PPh

Kelebihan	Kelemahan
Mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay)	Berpotensi menimbulkan tax avoidance
Instrumen redistribusi efektif	Dapat menurunkan insentif kerja jika tarif terlalu tinggi
Sumber penerimaan besar	Administrasi relatif kompleks

e.      Dampak Ekonomi PPh: Mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Mempengaruhi investasi, Berperan dalam pemerataan pendapatan, Berkontribusi pada stabilitas fiscal. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development, desain tarif yang moderat dan basis pajak yang luas dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi keadilan.

f.        Perhitungan Pajak PPh

Tahap	Rumus	Contoh Perhitungan
1. Hitung Penghasilan Bruto	Total seluruh penghasilan setahun	Gaji setahun = Rp120.000.000
2. Hitung Penghasilan Neto	Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan/iuran	Rp120.000.000 – Rp6.000.000 = Rp114.000.000
3. Hitung PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Penghasilan Neto – PTKP	Rp114.000.000 – Rp54.000.000 = Rp60.000.000
4. Hitung PPh Terutang	PKP × Tarif Progresif	(Rp60.000.000 × 5%) = Rp3.000.000
5. PPh per Bulan	PPh Terutang ÷ 12	Rp3.000.000 ÷ 12 = Rp250.000

Keterangan Tarif Progresif PPh Orang Pribadi (UU HPP)

Lapisan PKP	Tarif
≤ Rp60.000.000	5%
> Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
> Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
> Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
> Rp5.000.000.000	35%

Rumus Umum PPh Orang Pribadi

𝑃𝑃ℎ = (𝑃𝐾𝑃 × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑓)

PPh=(PKP×Tarif Progresif)

Dimana:

𝑃𝐾𝑃 = 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 − 𝑃𝑇𝐾𝑃

PKP=Penghasilan Neto−PTKP

Contoh Tambahan (PKP Bertingkat)

Jika PKP = Rp100.000.000, maka:

Rp60.000.000 × 5% = Rp3.000.000

Rp40.000.000 × 15% = Rp6.000.000

Total PPh = Rp9.000.000 per tahun

2.      ANALISA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan pada setiap jalur produksi dan distribusi.

PPN di Indonesia diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang PPN (UU No. 8 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah, terakhir UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

PPN merupakan pajak tidak langsung, karena beban akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, meskipun yang memungut dan menyetorkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Karakteristik PPN

Aspek	Penjelasan
Jenis Pajak	Pajak Tidak Langsung
Sifat	Pajak atas konsumsi
Sistem	Credit Method (Faktur Pajak)
Tarif Umum	11% (berlaku saat ini di Indonesia)
Subjek	Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Penanggung Beban	Konsumen akhir

Menurut Stiglitz & Rosengard (2015), PPN termasuk dalam kategori consumption tax yang relatif efisien karena memiliki basis pajak luas.

Mekanisme Perhitungan PPN (Metode Kredit Pajak)

PPN menggunakan sistem Input Tax – Output Tax.

Rumus:

PPN Terutang = Pajak Keluaran – Pajak Masukan

Contoh Analisis: Sebuah perusahaan menjual barang Rp100.000.000. Tarif PPN = 11%. PPN Keluaran: 11% × 100.000.000 = Rp11.000.000. Perusahaan membeli bahan baku Rp60.000.000. PPN Masukan = 11% × 60.000.000 = Rp6.600.000. PPN yang harus disetor: 11.000.000 – 6.600.000 = Rp4.400.000. Artinya, pajak hanya dikenakan atas nilai tambah sebesar Rp40.000.000.

Analisis Ekonomi PPN”

a.      Kelebihan PPN: Basis pajak luas. Administrasi relatif stabil, Minim penghindaran dibanding pajak penghasilan.

b.      Kelemahan PPN: Bersifat regresif (membebani kelompok berpendapatan rendah secara proporsional lebih besar): Dapat mendorong inflasi jika tarif naik;

Menurut Mankiw (2019), pajak konsumsi seperti PPN cenderung mengurangi konsumsi saat tarif meningkat.

Peran PPN dalam APBN

a.      PPN merupakan salah satu kontributor terbesar penerimaan perpajakan Indonesia menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b.      PPN berfungsi: Sumber penerimaan utama negara, Alat stabilisasi fiscal, Instrumen pengendalian konsumsi

Analisis Dampak Makroekonomi

Dampak	Penjelasan
Inflasi	Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan harga barang
Konsumsi	Tarif tinggi → konsumsi menurun
Penerimaan Negara	Meningkat signifikan karena basis luas
Distribusi Pendapatan	Cenderung regresif tanpa kompensasi sosial

Musgrave & Musgrave (1989) menyebutkan bahwa pajak konsumsi efektif untuk fungsi alokasi, namun perlu dikombinasikan dengan pajak progresif untuk fungsi distribusi.

PPN adalah pajak konsumsi tidak langsung yang menggunakan sistem kredit pajak. Pajak ini efektif meningkatkan penerimaan negara karena basis luas dan administrasi relatif efisien. Namun, sifatnya yang regresif perlu diimbangi kebijakan redistribusi agar tidak memperlebar ketimpangan.

3.      ANALISA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

PBB awalnya merupakan pajak pusat berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. Sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Republik Indonesia, PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah, sedangkan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) tetap menjadi pajak pusat.

Menurut Mardiasmo (2019), PBB adalah pajak kebendaan (objektif), artinya besarnya pajak ditentukan berdasarkan objeknya (nilai bumi dan bangunan), bukan kondisi subjektif wajib pajak.

Dasar Pengenaan dan Rumus Perhitungan

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Rumus Umum: PBB Terutang = Tarif × (NJOP – NJOPTKP).

Keterangan:

a)      NJOP = Nilai Jual Objek Pajak

b)     NJOPTKP = Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

c)      Tarif maksimal PBB-P2 = 0,5% (ditentukan pemerintah daerah)

Contoh Perhitungan PBB

Misalnya:

NJOP tanah dan bangunan = Rp500.000.000

NJOPTKP = Rp15.000.000

Tarif = 0,5%

Perhitungan:

DPP = 500.000.000 – 15.000.000 = 485.000.000

PBB = 0,5% × 485.000.000 = Rp2.425.000

Jadi, PBB terutang = Rp2.425.000 per tahun

Karakteristik PBB

Aspek	Penjelasan
Jenis Pajak	Pajak Langsung
Sifat	Pajak Objektif
Dasar Pengenaan	NJOP
Waktu Pembayaran	Tahunan
Beban Pajak	Tidak dapat dialihkan

 

Analisis Ekonomi PBB

a.      Kelebihan PBB: Stabil dan relatif tidak fluktuatif, Sulit dihindari karena objek tidak dapat dipindahkan, Cocok sebagai sumber pendapatan daerah.

Menurut Musgrave & Musgrave (1989), pajak properti merupakan salah satu sumber pajak lokal yang paling stabil dalam sistem fiskal.

b.      Kelemahan PBB: Tidak selalu mencerminkan kemampuan membayar, Penentuan NJOP bisa tidak sesuai nilai pasar, Bisa memberatkan pemilik aset yang tidak produktif

Menurut Stiglitz & Rosengard (2015), pajak properti relatif efisien karena tidak terlalu mendistorsi keputusan produksi dibanding pajak penghasilan.

Peran PBB dalam Perekonomian Daerah adalah PBB-P2 menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berperan dalam: Pembiayaan pembangunan daerah, Peningkatan kemandirian fiskal daerah, Pengendalian pemanfaatan lahan. Data dan kebijakan PBB dikelola oleh pemerintah daerah serta diawasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk sektor PBB-P3.

 

4.      ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK

Efektivitas pajak adalah tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, efektivitas pajak dapat diukur dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang ditetapkan dalam anggaran.

Rumus Efektivitas Pajak= Efektivitas Pajak = (Realisasi Pajak / Target Pajak) × 100%

Kriteria Umum:

Persentase	Kategori
>100%	Sangat Efektif
90–100%	Efektif
80–90%	Cukup Efektif
<80%	Kurang Efektif

 

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pajak

Faktor	Penjelasan
Kepatuhan Wajib Pajak	Semakin tinggi kepatuhan, semakin efektif penerimaan
Administrasi Perpajakan	Sistem digital meningkatkan efisiensi
Pertumbuhan Ekonomi	Ekonomi tumbuh → basis pajak meningkat
Pengawasan & Penegakan Hukum	Mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak

Menurut Stiglitz & Rosengard (2015), efektivitas pajak sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi dan kepatuhan sukarela (voluntary compliance).

Analisis Ekonomi Efektivitas Pajak Menurut Musgrave & Musgrave (1989) menjelaskan bahwa sistem pajak yang efektif harus memenuhi: Efisiensi ekonomi, Keadilan distribusi, Kepastian hukum, Administrasi yang sederhana.

Efektivitas pajak tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari minimnya distorsi ekonomi.

5.      ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK

Analisis perbandingan pajak bertujuan membandingkan jenis pajak berdasarkan aspek ekonomi, keadilan, dan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Tabel Perbandingan Pajak

Aspek	Pajak Penghasilan (PPh)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pajak Bumi & Bangunan (PBB)
Jenis Pajak	Pajak Langsung	Pajak Tidak Langsung	Pajak Langsung
Dasar Pengenaan	Penghasilan	Konsumsi/Transaksi	Nilai Properti (NJOP)
Sifat	Subjektif	Objektif	Objektif
Dampak Distribusi	Progresif (redistribusi kuat)	Cenderung regresif	Relatif netral
Stabilitas Penerimaan	Fluktuatif (tergantung ekonomi)	Stabil dan luas	Stabil
Peran dalam APBN	Sumber utama pajak	Kontributor besar	Lebih dominan di PAD

Analisis Perbandingan Berdasarkan Teori

Menurut Mankiw (2019): Pajak penghasilan cocok untuk redistribusi. Pajak konsumsi lebih efisien dalam pengumpulan.

Menurut Stiglitz & Rosengard (2015): Pajak konsumsi memiliki basis luas dan administrasi relatif lebih mudah. Pajak properti lebih stabil dan sulit dihindari.

Tabel Analisis Keadilan dan Efisiensi

Aspek	Pajak Progresif (PPh)	Pajak Konsumsi (PPN)
Keadilan Vertikal	Tinggi	Rendah
Efisiensi Administrasi	Sedang	Tinggi
Potensi Penghindaran	Tinggi	Relatif rendah

 

Efektivitas pajak diukur dari keberhasilan mencapai target dan minimnya distorsi ekonomi. Dalam perbandingan jenis pajak:

a.       PPh unggul dalam redistribusi.

b.      PPN unggul dalam efisiensi dan stabilitas penerimaan.

c.       PBB stabil sebagai sumber pendapatan daerah.

d.      Sistem perpajakan yang baik adalah kombinasi dari berbagai jenis pajak untuk mencapai fungsi anggaran, distribusi, dan stabilisasi.