REGULASI DAN STANDAR AUDIT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh: Eny Latifah,S.E.Sy.,M.Ak

 

 

A.     REGULASI AUDIT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

Audit lembaga keuangan syariah tidak berdiri sendiri sebagai praktik profesional, melainkan dibentuk dan dijalankan di bawah kerangka regulasi yang kuat dari otoritas nasional dan standar internasional. Regulasi ini berfungsi untuk menjamin bahwa praktik audit yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah benar‑benar sesuai dengan prinsip syariah Islam (shariah compliance), prinsip akuntabilitas, serta sistem pengendalian internal yang baik. Regulasi ini mencakup peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, otoritas jasa keuangan, organisasi standar internasional, serta fatwa yang dibuat oleh lembaga ulama bersertifikat.

1.       Regulasi Nasional di Indonesia

a.       Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Regulasi utama yang mengatur audit di lembaga keuangan syariah di Indonesia berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sejumlah Peraturan OJK (POJK) dan pedoman tata kelola syariah.

b.      POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menetapkan kerangka tata kelola yang wajib diimplementasikan termasuk tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS), fungsi audit internal syariah, serta pelaksanaan kaji ulang eksternal terhadap implementasi prinsip syariah. POJK ini merupakan landasan hukum bagi audit kepatuhan syariah eksternal di bank syariah dalam memastikan seluruh kegiatan lembaga sesuai kepada prinsip syariah sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan.

c.       POJK No. 25 Tahun 2024 juga menetapkan penerapan tata kelola syariah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Regulasi ini mensyaratkan keberadaan fungsi audit internal syariah dan kaji ulang eksternal atas tata kelola syariah sebagai bagian dari mekanisme kepatuhan syariah.

POJK OJK ini memuat kewajiban pelaporan DPS kepada OJK, fungsi audit internal yang terkoordinasi dengan DPS, serta evaluasi tata kelola syariah yang harus dilaporkan secara periodik kepada otoritas. Hal ini menunjukkan bahwa audit syariah di Indonesia tidak sekadar menjadi kegiatan teknis internal tetapi juga bagian dari pengawasan regulatif yang legal di bawah sistem keuangan nasional.

Regulasi POJK tersebut didukung oleh Undang‑Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memperluas kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk lembaga keuangan syariah. Penguatan regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pengawasan audit, tata kelola, dan kepatuhan syariah di sektor keuangan syariah Indonesia.

2.       Peran Fatwa dan Kewenangan Teologis (DSN‑MUI)

Regulasi internal sektor keuangan syariah juga ditetapkan melalui fatwa‑fatwa dari Dewan Syariah Nasional‑Majelis Ulama Indonesia (DSN‑MUI). Fatwa DSN‑MUI berfungsi sebagai pedoman teologis yang menjadi acuan dalam merumuskan produk, akad, dan praktik operasional lembaga keuangan syariah, termasuk dalam hal audit. Meskipun fatwa DSN‑MUI bersifat normatif dan teologis, dalam konteks pelaksanaan di Indonesia fatwa tersebut dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan oleh OJK dan regulator lain sehingga fatwa memiliki implikasi regulatif melalui adopsi dalam POJK atau pedoman pengawasan.

DSN‑MUI memberikan pedoman tentang prinsip syariah yang harus dipatuhi lembaga keuangan syariah, dan auditor syariah harus menilai kepatuhan aktivitas lembaga terhadap fatwa‑fatwa tersebut dalam proses audit. Dengan demikian, audit syariah di Indonesia tertanam dalam kombinasi norma syariah dari DSN‑MUI yang kemudian dikuatkan oleh peraturan pelaksana dari OJK sehingga sistem pengawasan menjadi holistik antara aspek teologis dan regulatori.

3.       Standar Internasional sebagai Referensi

Selain peraturan nasional, standar internasional memainkan peran penting sebagai referensi dalam praktik audit lembaga keuangan syariah:

 

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

AAOIFI adalah organisasi independen berbasis Bahrain yang menerbitkan standar internasional untuk akuntansi, audit, tatakelola, dan kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. AAOIFI menyiapkan standar audit yang komprehensif untuk membantu auditor syariah dalam merancang dan menilai audit kepatuhan syariah berdasarkan prinsip‑prinsip syariah dan praktik terbaik global.

Standar AAOIFI sering dijadikan referensi oleh lembaga keuangan syariah dan auditor Indonesia meskipun adopsinya di dalam aturan nasional (POJK) belum selalu wajib secara langsung. AAOIFI memberikan pedoman yang memperkuat praktik audit syariah dan digunakan sebagai instrumen benchmarking sehingga auditor independen dapat menilai kesesuaian praktik di lembaga keuangan syariah terhadap standar global.

B.      STANDAR AUDIT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

Audit lembaga keuangan syariah dilakukan berdasarkan standar tertentu yang berfungsi sebagai pedoman bagi auditor dalam menilai kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip syariah dan memastikan laporan keuangan akurat dan andal. Standar ini mencakup prinsip akuntansi, audit, dan tata kelola syariah, baik yang diterbitkan secara nasional maupun internasional.

1.       Standar Nasional Indonesia

Di Indonesia, standar audit lembaga keuangan syariah mengacu pada:

a.       Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)

PSAK Syariah adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

Auditor harus memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK Syariah agar transaksi dan produk yang dijalankan sesuai prinsip syariah.

Contoh: PSAK 101 mengenai Akuntansi Mudharabah dan PSAK 102 tentang Akuntansi Musyarakah (IAI, 2024).

b.      Pedoman Audit OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

OJK memberikan pedoman mengenai tata kelola dan kepatuhan syariah yang harus dipatuhi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Dewan Pengawas Syariah melakukan peninjauan atas pelaksanaan prinsip syariah dan hasilnya menjadi acuan auditor eksternal dalam menilai kepatuhan (OJK, 2024).

2.       Standar Internasional (AAOIFI)

Selain standar nasional, auditor syariah sering merujuk pada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang menyediakan standar internasional untuk:

a)      Audit dan Akuntansi: Memberikan pedoman untuk pemeriksaan laporan keuangan syariah.

b)      Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah: Memberikan kerangka untuk menilai kesesuaian produk, transaksi, dan prosedur dengan prinsip syariah.

c)       Etika dan Kompetensi Auditor: Menetapkan standar profesional bagi auditor syariah dalam praktiknya (AAOIFI, 2023).

d)     Standar AAOIFI memberikan kepastian bagi auditor bahwa praktik audit lembaga keuangan syariah dapat diakui secara internasional dan sejalan dengan praktik terbaik global.

3.       Prinsip-Prinsip Standar Audit Syariah

Beberapa prinsip yang menjadi landasan standar audit lembaga keuangan syariah adalah:

a)      Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Semua aktivitas, transaksi, dan produk harus mematuhi prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir (Minarni, 2024).

b)      Kewajaran Laporan Keuangan: Laporan keuangan harus mencerminkan transaksi secara benar, akurat, dan transparan.

c)       Independensi Auditor: Auditor syariah harus independen dan objektif dalam menilai kesesuaian operasional dan laporan keuangan.

d)     Evaluasi Risiko: Auditor harus mengevaluasi risiko operasional, risiko kepatuhan syariah, dan risiko reputasi lembaga.

Contoh Aplikasi Standar Audit:

(1)    Audit Kepatuhan Syariah: Memeriksa akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah agar sesuai PSAK dan fatwa DSN-MUI.

(2)    Audit Laporan Keuangan: Menilai apakah laporan laba/rugi, neraca, dan laporan arus kas bank syariah sesuai dengan PSAK Syariah dan standar AAOIFI.

(3)    Audit Tata Kelola dan Risiko: Memastikan pengelolaan risiko dan pengendalian internal lembaga mengikuti standar OJK dan AAOIFI.

C.     PERAN AUDITOR DALAM AUDIT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Auditor memiliki peran penting dalam memastikan lembaga keuangan syariah menjalankan seluruh aktivitasnya sesuai prinsip syariah Islam, standar akuntansi syariah, serta regulasi yang berlaku. Tanggung jawab auditor mencakup aspek profesional, etis, teknis, dan kepatuhan syariah, yang semuanya berkontribusi pada integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah.

Peran Auditor yaitu:

a.       Menilai Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance).

Auditor bertanggung jawab menilai apakah seluruh produk, transaksi, dan prosedur operasional lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup pemeriksaan akad pembiayaan, investasi, dana pihak ketiga, dan praktik operasional untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar, maisir, atau kegiatan haram (Umiyati & Bagas, 2022).

b.      Menyediakan Keyakinan Independen

Auditor memberikan keyakinan independen kepada pemangku kepentingan, termasuk manajemen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan regulator, bahwa lembaga keuangan syariah telah menjalankan operasinya sesuai prinsip syariah dan standar akuntansi. Audit ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik (Ayu & Pratiwi, 2023).

c.       Evaluasi Pengendalian Internal

Auditor menilai efektivitas sistem pengendalian internal lembaga dalam mendukung kepatuhan syariah, termasuk prosedur persetujuan akad, monitoring transaksi, serta mekanisme mitigasi risiko syariah (Minarni, 2024).

d.      Memberikan Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan temuan audit, auditor memberikan saran atau rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan syariah, efisiensi operasional, dan pengendalian risiko, sehingga lembaga dapat meminimalkan potensi penyimpangan (Sandra & Maisya, 2023).

D.     TANGGUNGJAWAB AUDITOR DALAM AUDIT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Beberapa tanggung jawab utama auditor dalam audit lembaga keuangan syariah meliputi:

1)      Independensi dan Objektivitas

Auditor harus menjaga independensi profesional agar tidak terpengaruh oleh tekanan internal maupun eksternal, sehingga hasil audit dapat dipercaya dan bebas bias (Manouba & Badwan, 2022).

2)      Kepatuhan terhadap Standar Audit Syariah

Auditor wajib mematuhi standar nasional (PSAK Syariah, OJK) dan standar internasional (AAOIFI) dalam melaksanakan audit, termasuk prosedur pengumpulan bukti, penilaian risiko, dan pelaporan audit (AAOIFI, 2023).

3)      Kompetensi Profesional

Auditor harus memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi syariah, hukum Islam, prinsip audit, dan praktik lembaga keuangan syariah agar dapat menilai kesesuaian secara akurat (Minarni, 2024).

4)      Pelaporan yang Jelas dan Tepat Waktu

Auditor bertanggung jawab menyusun laporan audit yang jelas, lengkap, dan tepat waktu, termasuk temuan, rekomendasi, dan tingkat kepatuhan syariah lembaga keuangan. Laporan ini menjadi dasar bagi DPS, manajemen, dan regulator dalam pengambilan keputusan (Ayu & Pratiwi, 2023).

 

 

 

 

 

AUDIT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh: Eny Latifah,S.E.Sy.,M.Ak

 

 

A.     PENDAHULUAN

Audit lembaga keuangan syariah merupakan suatu proses evaluasi yang bersifat sistematis dan independen, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kegiatan operasional suatu lembaga keuangan syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip‑prinsip syariah Islam. Berbeda dengan audit konvensional yang terutama menitikberatkan pada kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi umum, audit syariah juga mengkaji kepatuhan terhadap hukum Islam (Shariah compliance) dalam setiap transaksi, produk, serta kebijakan yang dijalankan oleh lembaga tersebut (INAIS, 2024; Khairunisa & Rahman, 2025).

Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, BPRS, dan lembaga pembiayaan syariah lainnya, dirancang untuk beroperasi berdasarkan prinsip Islam yang menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan kegiatan yang dilarang (haram), serta menekankan pada keadilan, berbagi risiko, dan transparansi (Khairunisa & Rahman, 2025). Oleh karena itu, audit syariah menjadi instrumen penting untuk menjaga agar lembaga keuangan syariah tidak hanya mengikuti aspek teknis pelaporan keuangan tetapi juga menegakkan ketentuan syariah yang berlaku.

Peran audit syariah menjadi semakin penting seiring pertumbuhan industri keuangan Islam di tingkat global. Audit syariah tidak hanya menjamin bahwa kebijakan dan praktik internal lembaga sesuai dengan standar syariah yang ditetapkan oleh otoritas standar internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), tetapi juga menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan stabilitas dan integritas pasar keuangan syariah (Manouba & Badwan, 2022).

Selain itu, audit lembaga keuangan syariah berperan sebagai alat pengendalian internal yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko baik dari sisi operasional maupun reputasi. Hal ini mencakup pemeriksaan kontrak, produk keuangan dan pemastian bahwa semua transaksi dijalankan dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan (Minarni, 2024).

Dengan demikian, audit lembaga keuangan syariah tidak hanya sekadar instrumen pemeriksaan fiskal, tetapi juga instrumen penting dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan operasional lembaga keuangan yang berlandaskan hukum Islam. Proses audit ini akan dianalisis lebih mendalam pada bab‑bab berikutnya, termasuk metodologi audit, ruang lingkup pemeriksaan, serta tantangan dan solusi dalam praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah modern.

B.      PENGERTIAN AUDIT SYARIAH

Audit syariah merupakan suatu proses pemeriksaan yang bersifat sistematis, independen, dan objektif untuk mengevaluasi kesesuaian seluruh aktivitas, produk, transaksi, dan kebijakan suatu entitas dengan prinsip‑prinsip syariah Islam. Tidak seperti audit pada umumnya yang hanya menilai kewajaran laporan keuangan, audit syariah juga menilai apakah operasional lembaga keuangan telah dijalankan sesuai dengan hukum Islam serta standar dan fatwa syariah yang berlaku (shariah compliance) (INAIS, 2024).

Menurut penelitian terdahulu, audit syariah mencakup penilaian bukti yang cukup untuk menentukan tingkat kesesuaian antara aktivitas lembaga keuangan syariah dengan kriteria syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah dan standar seperti yang dirumuskan oleh organisasi internasional terkait (mis. AAOIFI). Proses ini bertujuan memberikan jaminan independen bahwa semua transaksi dan prosedur operasional telah sesuai dengan prinsip‑prinsip syariah (Sandra & Maisya, 2023).

Dalam konteks yang lebih luas, audit syariah juga dipandang sebagai bentuk pengawasan yang tidak hanya memastikan aspek keuangan tetapi juga menilai komitmen lembaga terhadap nilai‑nilai etika, keadilan, dan tujuan syariah (maqashid al‑syariah) dalam seluruh aktivitas bisnisnya (Umiyati & Bagas, 2022).

Audit syariah umumnya dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi di bidang hukum Islam, akuntansi syariah, dan teknik audit, sehingga mampu menilai secara benar apakah lembaga itu telah menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan menyeluruh. Proses audit ini mencakup pemeriksaan kontrak, dokumen transaksi, audit kepatuhan (compliance audit), dan pelaporan hasil audit kepada pihak manajemen serta Dewan Pengawas Syariah.

C.     KONSEP DASAR AUDIT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Audit lembaga keuangan syariah (Shariah audit) memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada audit keuangan konvensional karena tidak hanya menilai kewajaran angka dalam laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa operasi, produk, kontrak, dan kebijakan lembaga telah sesuai dengan prinsip syariah Islam (shariah compliance). Audit ini meliputi pemeriksaan sistem internal, transaksi, kontrak akad, serta kepatuhan terhadap fatwa syariah yang berlaku (Ayu & Pratiwi, 2023).

Audit syariah juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip‑prinsip syariah dalam praktik, sehingga auditor perlu memiliki pemahaman tentang hukum Islam, prinsip fikih muamalah, dan standar audit syariah yang relevan.

Secara umum, tujuan audit lembaga keuangan syariah adalah memberikan keyakinan dan jaminan kepada stakeholder bahwa seluruh aktivitas lembaga taat pada prinsip syariah, termasuk dalam transaksi keuangan dan operasional, sehingga dapat menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah (Ayu & Pratiwi, 2023).

Audit syariah berfungsi sebagai check and balance yang memastikan tidak adanya deviasi dari prinsip‑prinsip syariah seperti pelarangan riba, gharar, dan bisnis haram dalam aktivitas lembaga keuangan.

Beberapa konsep dasar yang menjadi landasan pelaksanaan audit lembaga keuangan syariah antara lain:

a.       Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Audit syariah menekankan kepatuhan terhadap prinsip‑prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al‑Qur’an, Hadis, dan fatwa Dewan Pengawas Syariah, termasuk larangan riba (interest), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan kegiatan yang tidak etis (maisir). Auditor bertugas memastikan aktivitas lembaga finansial tidak melanggar prinsip tersebut.

b.      Mekanisme Shariah Compliance

Audit syariah berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai apakah suatu lembaga telah memenuhi kewajiban syariah dalam seluruh elemen operasionalnya. Ini melibatkan pemeriksaan kontrak, produk keuangan, pelaksanaan akad, dan tata kelola syariah oleh Dewan Pengawas Syariah dan manajemen.

c.       Independensi dan Objektivitas Auditor

Auditor syariah diharuskan memiliki independensi profesional sehingga hasil audit tidak bias dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Mereka juga perlu memiliki kompetensi di bidang hukum Islam dan akuntansi syariah agar mampu menilai kepatuhan suatu lembaga secara akurat (Ayu & Pratiwi, 2023).

Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional:

1)      Ruang lingkup evaluasi tidak terbatas pada laporan keuangan saja, tetapi juga pada aspek syariah dari kontrak dan transaksi.

2)      Kepatuhan agama menjadi fokus utama, bukan sekadar kewajaran dan akuntabilitas finansial.

3)      Audit mengintegrasikan prinsip‑prinsip syariah dalam setiap prosedur pemeriksaan, sedangkan audit konvensional hanya mengikuti standar akuntansi keuangan umum.

Tabel 1.1. Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional

Aspek	Audit Syariah	Audit Konvensional
Pengertian	Proses pemeriksaan laporan keuangan dan aktivitas lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta standar akuntansi	Proses pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan kewajaran penyajian sesuai standar akuntansi
Tujuan Audit	Menilai kewajaran laporan keuangan dan memastikan transaksi sesuai prinsip syariah (tidak mengandung riba, gharar, dan maysir)	Menilai kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi
Landasan Hukum	Berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, fiqh muamalah, standar AAOIFI, dan regulasi keuangan syariah	Berdasarkan standar auditing umum seperti ISA atau standar auditing nasional
Objek Audit	Laporan keuangan, akad syariah, produk keuangan syariah, serta kepatuhan syariah	Laporan keuangan dan transaksi ekonomi perusahaan
Standar Audit	Menggunakan standar audit syariah seperti AAOIFI serta standar audit nasional	Menggunakan standar audit umum seperti ISA atau GAAS
Pengawasan Syariah	Melibatkan Dewan Pengawas Syariah yang menilai kesesuaian transaksi dengan hukum Islam	Tidak melibatkan lembaga pengawasan syariah
Pendekatan Audit	Menggabungkan audit keuangan, audit kepatuhan syariah, dan audit operasional	Fokus pa

 

Landasan Regulasi dan Standar Audit Syariah yaitu Pelaksanaan audit lembaga keuangan syariah biasanya mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). AAOIFI menerbitkan standar audit, akuntansi, dan tata kelola syariah yang menjadi acuan dalam pemeriksaan kepatuhan lembaga keuangan syariah secara internasiona

D.     PROSES AUDIT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Proses audit lembaga keuangan syariah merupakan rangkaian tahapan pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kesesuaian operasional, transaksi, produk, dan kebijakan suatu lembaga keuangan syariah terhadap prinsip‑prinsip syariah Islam. Audit ini tidak hanya menilai aspek keuangan, tetapi juga memastikan shariah compliance secara menyeluruh dalam seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah (INAIS, 2024).

1.       Perencanaan Audit Syariah

Tahap pertama dalam proses audit syariah adalah perencanaan audit. Auditor mulai dengan memahami entitas yang akan diaudit, termasuk struktur organisasi, produk dan layanan yang ditawarkan, sistem pengendalian internal, serta kebijakan dan prosedur syariah yang berlaku. Auditor juga perlu mengidentifikasi risiko‑risiko utama yang mungkin memengaruhi kepatuhan syariah dan menentukan cakupan audit yang tepat (INAIS, 2024).

Perencanaan ini bertujuan untuk menentukan strategi audit, menetapkan tujuan, merancang program audit, serta memahami karakteristik lembaga keuangan syariah secara menyeluruh sebelum pemeriksaan dilakukan.

2.       Pengumpulan Bukti Audit

Setelah perencanaan selesai, auditor mulai melakukan pemeriksaan di lapangan. Tahap ini melibatkan serangkaian prosedur audit untuk mengumpulkan bukti yang relevan dan memadai mengenai kepatuhan syariah lembaga. Bukti ini dapat diperoleh melalui:

a)      Observasi terhadap pelaksanaan aktivitas operasional,

b)      Inspeksi dokumen seperti kontrak akad, laporan transaksi, dan kebijakan internal,

c)       Wawancara langsung dengan pihak manajemen dan pihak terkait yang berwenang,

d)     Analisis dan uji kepatuhan atas transaksi yang dilakukan lembaga (INAIS, 2024).

Melalui prosedur ini, auditor dapat menilai sejauh mana setiap aktivitas dan kebijakan lembaga telah memenuhi aturan syariah yang berlaku.

3.       Evaluasi Kepatuhan Syariah

Setelah bukti terkumpul, auditor melakukan evaluasi terhadap kesesuaian bukti dengan prinsip syariah Islam dan standar kepatuhan syariah yang berlaku. Tahapan evaluasi ini mencakup pemeriksaan semua aspek operasional termasuk akad, struktur produk, praktik manajemen risiko, dan pengendalian internal untuk memastikan semuanya telah sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, standar AAOIFI, dan pedoman regulator.

Evaluasi ini sangat penting karena audit syariah tidak hanya bertujuan pada kebenaran laporan keuangan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan lembaga terhadap prinsip‑prinsip syariah Islam (shariah compliance).

4.       Penyusunan Laporan Audit Syariah

Tahap berikutnya adalah penyusunan laporan audit. Auditor menyusun laporan resmi yang mencakup temuan audit, rekomendasi perbaikan, serta status kepatuhan syariah lembaga berdasarkan hasil evaluasi. Laporan ini kemudian diserahkan kepada pihak manajemen dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk ditindaklanjuti.

Laporan audit syariah memberikan nilai penting bagi lembaga keuangan syariah karena membantu pemilik, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya memahami tingkat kesesuaian lembaga dengan prinsip syariah serta area‑area yang memerlukan perbaikan.

5.       Tindak Lanjut Hasil Audit

Proses audit tidak berhenti pada penyusunan laporan saja. Setelah laporan diserahkan, biasanya dilakukan tindak lanjut audit oleh manajemen dan Dewan Pengawas Syariah untuk mengimplementasikan rekomendasi perbaikan yang diberikan auditor. Tindak lanjut ini dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan selama audit serta untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan tata kelola syariah lembaga keuangan.

Gambar 1.1. Proses Audit Lembaga Keuangan Syariah

E.      MACAM-MACAM AUDIT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Audit lembaga keuangan syariah memiliki beberapa jenis yang masing-masing memiliki tujuan dan fokus tertentu. Secara umum, audit ini dibagi menjadi empat jenis utama:

1.       Audit Keuangan Syariah (Financial Audit)

Audit ini bertujuan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan lembaga keuangan syariah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) atau standar internasional seperti AAOIFI. Fokus audit ini adalah:

a)      Memastikan laporan keuangan mencerminkan transaksi yang sah dan akurat

b)      Menilai apakah pelaporan laba/rugi sesuai prinsip syariah

c)       Menyediakan informasi yang dapat dipercaya bagi pemangku kepentingan.

Contoh: Bank syariah yang memeriksa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan akad mudharabah agar tercatat dengan benar dalam laporan keuangan (Manouba & Badwan, 2022).

2.       Audit Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance Audit)

Audit ini menilai kesesuaian seluruh produk, transaksi, dan operasional lembaga dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Auditor akan menilai:

a)      Kepatuhan akad dan kontrak syariah

b)      Sistem dan prosedur internal untuk memastikan tidak ada riba, gharar, atau kegiatan haram

c)       Implementasi rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Contoh: Evaluasi produk deposito syariah, pembiayaan, dan investasi untuk memastikan bebas dari bunga atau spekulasi berlebihan (Sandra & Maisya, 2023).

3.       Audit Operasional (Operational Audit)

Audit operasional menilai efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang dijalankan lembaga keuangan syariah, termasuk sistem manajemen risiko dan tata kelola. Fokusnya adalah:

a)      Menilai efektivitas prosedur operasional

b)      Mengidentifikasi risiko internal dan perbaikan proses

c)       Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan syariah

Contoh: Menilai prosedur persetujuan pembiayaan agar sesuai dengan syariah dan tidak menimbulkan risiko operasional atau kepatuhan (Umiyati & Bagas, 2022).

4.       Audit Risiko (Risk-Based Audit)

Audit risiko adalah penilaian terhadap potensi risiko yang dapat mengganggu kepatuhan syariah dan integritas lembaga keuangan. Risiko yang diperiksa meliputi:

a)      Risiko strategis

b)      Risiko operasional dan reputasi

c)       Risiko non-kepatuhan syariah

Audit risiko biasanya bersifat proaktif dan berfokus pada mitigasi risiko untuk mencegah pelanggaran prinsip syariah (Minarni, 2024)

Tabel 1.2

Jenis Audit Lembaga Keuangan Syariah

 

Jenis Audit	Fokus Utama	Tujuan Utama
Audit Keuangan Syariah	Laporan keuangan sesuai PSAK / AAOIFI	Akurasi dan kewajaran laporan keuangan
Audit Kepatuhan Syariah	Produk, kontrak, transaksi sesuai fatwa DSN-MUI	Menjamin shariah compliance
Audit Operasional	Efisiensi proses, manajemen risiko	Meningkatkan efektivitas operasional
Audit Risiko	Risiko strategis, operasional, reputasi	Mencegah deviasi syariah dan mitigasi risiko