KONSEP EKONOMI PUBLIK
Eny Latifah,S.E.Sy.,M.Ak
1.
PENGERTIAN
EKONOMI PUBLIK
Ekonomi publik
adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam
perekonomian, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya publik,
kebijakan fiskal, penyediaan barang dan jasa publik, distribusi pendapatan,
serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi publik
menganalisis:
a.
Mengapa
pemerintah perlu ikut campur dalam ekonomi
b.
Bagaimana
pemerintah mengumpulkan pendapatan (pajak, retribusi, dll.)
c.
Bagaimana
pemerintah membelanjakan anggaran
d.
Dampak kebijakan
pemerintah terhadap efisiensi dan keadilan sosial
Secara
sederhana, ekonomi publik menjawab pertanyaan: Apa yang harus dilakukan
pemerintah agar kesejahteraan masyarakat meningkat ketika mekanisme pasar tidak
bekerja secara optimal?
Contoh
Penerapan:
a.
Pemerintah
memungut pajak penghasilan (PPh) untuk membiayai pendidikan dan kesehatan.
b.
Negara membangun
jalan tol, rumah sakit umum, dan sekolah negeri yang tidak disediakan optimal
oleh swasta.
c.
Subsidi listrik
dan BBM bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2.
RUANG LINGKUP
EKONOMI PUBLIK
Ruang lingkup
ekonomi publik sangat luas dan mencakup beberapa aspek utama berikut:
a.
Kebijakan Fiskal
Meliputi: Pajak;
Pengeluaran pemerintah; Defisit dan surplus anggaran.
Contoh:
Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan hingga 20% APBN untuk meningkatkan
kualitas SDM.
b.
Barang dan Jasa
Publik
Barang publik
memiliki dua ciri:
1)
Non-rivalry:
konsumsi seseorang tidak mengurangi konsumsi orang lain
2)
Non-excludable:
tidak bisa mengecualikan orang dari pemanfaatannya
Contoh: Lampu
jalan; Pertahanan negara; Keamanan dan ketertiban umum
c.
Distribusi
Pendapatan dan Keadilan Sosial
Ekonomi publik
membahas bagaimana pemerintah:
1)
Mengurangi
kesenjangan sosial
2)
Melindungi
kelompok rentan
Contoh: Program
Bantuan Sosial (PKH, BLT); Pajak progresif untuk orang berpenghasilan tinggi
d.
Regulasi dan
Intervensi Pemerintah
Pemerintah
mengatur pasar agar berjalan adil dan efisien.
Contoh: Penetapan
UMR; Pengawasan harga obat dan pangan; Regulasi lingkungan
e.
Keuangan Negara
dan Daerah
Termasuk APBN
dan APBD serta pengelolaan keuangan publik.
Contoh: Dana
desa untuk pembangunan infrastruktur pedesaan; Anggaran kesehatan daerah
3.
KONSEP EKONOMI
PUBLIK
Beberapa konsep
utama dalam ekonomi publik adalah:
a.
Efisiensi
Ekonomi
Efisiensi
terjadi ketika sumber daya digunakan secara optimal tanpa pemborosan.
Contoh:
Pengadaan barang pemerintah melalui e-procurement untuk mencegah korupsi dan
pemborosan anggaran.
b.
Keadilan
(Equity)
Menekankan
pemerataan kesejahteraan dan perlakuan adil bagi seluruh masyarakat.
Contoh: Pajak progresif:
orang kaya membayar pajak lebih besar dibanding orang miskin.
c.
Intervensi
Pemerintah
Pemerintah masuk
ke pasar untuk memperbaiki ketidaksempurnaan pasar.
Contoh: Subsidi
pupuk untuk petani kecil agar produksi pangan tetap terjaga.
d.
Public Choice
Theory
Menganalisis
perilaku pemerintah dan birokrasi seperti pelaku ekonomi lainnya yang memiliki
kepentingan.
Contoh: Potensi
penyalahgunaan anggaran jika pengawasan lemah.
4.
PERANAN
PEMERINTAH DAN PASAR
a.
Peranan Pasar
Pasar berfungsi:
1)
Menentukan harga
2)
Mengalokasikan
sumber daya
3)
Menyediakan
barang dan jasa
Kelebihan pasar:
1)
Efisien
2)
Fleksibel
3)
Responsif
terhadap permintaan
Contoh: Pasar
sembako menentukan harga beras berdasarkan permintaan dan penawaran.
b.
Peranan
Pemerintah
Pemerintah
berperan sebagai:
1)
Regulator –
membuat aturan
2)
Produsen –
menyediakan barang public
3)
Distributor –
mendistribusikan pendapatan
4)
Stabilisator –
menjaga stabilitas ekonomi
Contoh:
Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras; Pemerintah melalui
BUMN menyediakan listrik dan air.
Hubungan
Pemerintah dan Pasar yaitu Pemerintah tidak menggantikan pasar, tetapi
melengkapi dan memperbaiki kinerja pasar.
5.
KEGAGALAN PASAR
DAN KEGAGALAN PEMERINTAH
a)
Kegagalan Pasar
(Market Failure)
1)
Defisini
Kegagalan Pasar
Kegagalan Pasar adalah
pasar yang terjadi ketika pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara
efisien dan adil.
Kegagalan pasar
(market failure) adalah gagalnya mekanisme pasar dalam mengalokasikan
sumber-sumber daya ekonomi (resources) secara efisien dan optimal untuk
menghasilkan barang-barang dan jasa. Kegagalan pasar tidak dapat diartikan
bahwa pasar tidak berjalan, tetapi alokasi yang terjadi belum pada garis
optimal (optimal path) dan efisien.
Dalam analisis
keseimbangan pareto optimal kegagalan pasar akan terjadi jika alokasi sumber
daya tidak berada pada kurva kontrak yang sama. Terjadinya kegagalan pasar ini
merupakan alasan yang masuk akal perlunya campur tangan pemerintah dalam suatu
perekonomian.
2)
Bentuk Kegagalan
Pasar
(a)
Barang Publik
Swasta enggan menyediakan karena tidak menguntungkan. Contoh: pertahanan
negara.
(b) Eksternalitas
Dampak kegiatan
ekonomi terhadap pihak lain. Contoh negatif: pencemaran lingkungan oleh pabrik.
Contoh positif: pendidikan meningkatkan kualitas masyarakat; Monopoli (Satu
pelaku menguasai pasar). Contoh: perusahaan tunggal menaikkan harga seenaknya.
(c)
Asimetri
Informasi (Informasi tidak seimbang antara penjual dan pembeli). Contoh:
konsumen tidak tahu kualitas obat.
3)
Faktor Penyebab
Kegagalan Pasar
Faktor yang
menyebabkan terjadinya kegagalan pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
faktor ekonomi mikro dan ekonomi makro. Secara analisis ekonomi mikro
faktorfaktor yang menyebabkan kegagalan pasar antara lain: (1). syarat-syarat
pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi, (2) biaya produksi yang terus
menurun, (3) terjadinya pasar monopoli, (4) adanya barang publik dalam
perekonomian, (5) terjadinya eksternalitas dalam perekonomian. Sedangkan
fakator yang berasal darai kondisi ekonomi makro perekonomian, yaitu terjadinya
pengangguran, inflasi dan ketidakseimbangan ekonomi makro
b)
Kegagalan
Pemerintah (Government Failure)
Terjadi ketika
intervensi pemerintah tidak efektif atau justru memperburuk keadaan.
Bentuk Kegagalan
Pemerintah:
1)
Birokrasi
Berlebihan.
2)
Proses lambat
dan tidak efisien.
3)
Korupsi dan
Penyalahgunaan Anggaran Dana publik tidak sampai ke masyarakat.
4)
Kebijakan Tidak
Tepat Sasaran
5)
Subsidi salah
sasaran.
6)
Kurangnya Data
dan Informasi
7)
Kebijakan tidak
sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Contoh: Program
bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena data penerima tidak valid.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar